NEKAT MUNDUR DARI TNI, Inilah Perbandingan Gaji Agus Harimurti Yudhoyono Yang Bikin Melongo

ADSENSE Link Ads 200 x 90

ADSENSE 336 x 280

NEKAT MUNDUR DARI TNI, Inilah Perbandingan Gaji Agus Harimurti Yudhoyono Yang Bikin Melongo

Keputusan Agus Harimurti Yudhoyono mengakhiri kariernya pada TNI Angkatan Darat demi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 disesalkan sejumlah pihak.

Karier Agus kini dinilai sangat cemerlang dan peluang untuk menjadi jenderal mengikuti jejak ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono terbuka lebar. Namun, itu semua pupus lantaran surat pengunduran diri sebagai prajurit aktif telah diserahkan.

Baca Juga : WOW! Inilah Segudang Prestasi Calon Gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono

Agus kini masih harus “berjudi” dengan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan dalam merebut kursi “DKI Jakarta 1”. Basuki alias Ahok menjadi calon terkuat harus ditumbangkan Agus agar bisa mendapatkan kursi pemimpin ibu kota negara. Ahok adalah petahana, sedangkan dirinya belum memiliki pengalaman dalam memimpin daerah.

Terakhir, putra sulung mantan Presiden RI keenam tersebut, memiliki pengalaman sebagai Komandan Yonif Mekanis 203/Arya Kemuning sejak Agustus 2015 hingga September 2016 atau hanya setahun menjabat.

Jabatan itu diemban saat dirinya berpangkat mayor infanteri. Sebagai seorang mayor dengan masa kerja dan golongan selama 16 tahun atau sejak tahun 2000, negara menggajinya Rp 3.661.600 per bulan.

Nominal gaji pokok tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah  Nomor  28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Selain menerima gaji pokok, Agus juga menerima tunjangan kinerja mayor senilai Rp 2.694.000 per bulan. Belum lagi tunjangan jabatan dan lainnya.

Nah, jika dia terpilih menjadi gubernur bersama dengan pasangannya, bakal calon wakil gubernur, Sylviana Murni, berapa gaji bakal diterima. Tentu lebih tinggi dibanding saat aktif di dunia kemiliteran. Belum diketahui secara pasti nominal gaji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta per September 2016.

Namun, sebagai gambaran, situs Ahok.org, situs dikelola pendukung Ahok, pernah mem-posting slip gaji Ahok saat menjabat wakil gubernur dan gubernur saat itu adalah Joko Widodo alias Jokowi.

Slip gaji di-posting adalah slip untuk Februari 2013 atau tiga tahun lalu. Gaji diterima Jokowi setelah dikurangi pajak adalah senilai Rp 3.448.500, sedangkan Basuki menerima gaji setelah pajak senilai Rp 2.810.100.

Selain gaji, mereka juga menerima tunjangan jabatan setelah dikurangi pajak. Gubernur menerima tunjangan senilai Rp 5.130.000 dan wakil gubernur menerima Rp 4.104.000.

Data 'Fitra' Mengejutkan

Organisasi non-pemerintah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah menjabarkan gaji dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, tahun 2012.

Sungguh mengejutkan! Gaji Gubernur DKI Jakarta 10 kali lipat dari gaji diterima Presiden RI.   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemasukan kepala daerah dan wakilnya didapat dari gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. 

Berikut rincian pendapatan Gubernur DKI Jakarta versi Fitra: 

1. Gaji pokok gubernur Rp 3.000.000 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertentu
2. Tunjangan jabatan Rp 5.400.000 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara
3. Total gaji dan tujangan jabatan per bulan Rp 8.400.000. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2012

1. Anggaran gaji gubernur dan  wakil setahun  Rp 17,6 miliar
2. Gaji gubernur sebulan Rp 743.400.000 
3. Gaji wakil sebulan Rp741.700.000

Tunjungan operasional gubernur

Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2011 Rp 11,825 trilun

- Tunjangan operasional gubernur (0,15 persen PAD) senilai Rp17, 737 miliar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  penerimaan pajak provinsi di atas Rp 7,5 triliun, gubernur berhak dapat insentif 10 kali gaji pokok dan tunjangan.

1. Penerimaan pajak DKI Jakarta Rp14, 8 triliun
2. Insentif gubernur, 10 x gaji dan tunjangan Rp 84.000.000 pertahun
3. Total insentif gubernur selama lima tahun menjabat Rp 420.000.000

Pendapatan Gubernur DKI Jakarta

1. Gaji + tunjangan + insentif pajak Rp 184.800.000 per tahun
2. Total selama lima tahun Rp 924.000.000

Tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2011 Rp 17,8 trilun
2. Tunjangan operasional maksimal 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah Rp 26,7 miliar

Dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2012 Rp 17,6 miliar.

Sumber : http://makassar.tribunnews.com

ADSENSE 336 x 280 dan ADSENSE Link Ads 200 x 90

Tweet